PPKN 23 November 2021

-

pembuatannya telah diatur. Indonesia adalah negara hukum dan hukum ini mengikat kepada seluruh anggota masyarakat. Hukum menjadi alat dalam menciptakan ketertiban dan keasilan. Tanpa hukum, kehidupan bermasyarakat akan mengalami kekacauan.

Dan sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang adalah DPR. Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa dibuat oleh DPR, DPD atau Presiden.

Jokowi, Presiden RI (2019-2024) -- sumber:google

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (lihat detailnya)

2) Ketetapan MPR; 

3) UU/Perppu;

4) Peraturan Presiden;

0) Peraturan Menteri;

5) Peraturan Daerah Provinsi;

6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dan untuk materi kali ini adalah mengenai Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU).PERPPU sendiri dibentuk oleh presiden dan dibuat dalam keadaan "darurat" dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti.

Gambar hanya ilustrasi (Sumber:google)

Adapun Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai UU nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Pemerintah pengannti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden yang dibuat dalamkeadaan "darurat" dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti.
  2. Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang harus  diajukan  ke DPR  dalam  persidangan  yang berikut.
  3. Pengajuan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  dilakukan dalam  bentuk  pengajuan  Rancangan Undang-Undang  tentang  penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  menjadi Undang-Undang.
  4. DPR  hanya  memberikan  persetujuan atau  tidak memberikan  persetujuan terhadap  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  5. Dalam  hal  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  mendapat persetujuan  DPR  dalam  rapat paripurna,  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
  6. Dalam  hal  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  tidak mendapat  persetujuan  DPR  dalam rapat  paripurna,  Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang tersebut  harus  dicabut  dan  harus dinyatakan tidak berlaku.
  7. Dalam  hal  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  harus dicabut  dan  harus  dinyatakan  tidak berlaku,  DPR atau  Presiden mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pencabutan Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  8. Rancangan  Undang-Undang  tentang Pencabutan Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  9. Rancangan  Undang-Undang  tentang Pencabutan Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang ditetapkan menjadi  Undang-Undang  tentang Pencabutan Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang dalam rapat  paripurna.
  10. Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang dilaksanakan  melalui  mekanisme  yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pencabutan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang dilaksanakan  dengan tata cara:

  • Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pencabutan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  diajukan oleh DPR atau Presiden;
  • Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pencabutan diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan  atas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
  • Pengambilan  keputusan  persetujuan  terhadap Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pencabutan dilaksanakan  dalam  Rapat  Paripurna  DPR  yang sama  dengan  rapat  paripurna  penetapan  tidak memberikan  persetujuan  atas  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Demikian materi hari ini. Untuk selanjutnya, kepada peserta didik agar melakukan absen pada kolom komentar dibawah ini. Peserta didik yang tidak melaksanakan absen, dianggap tidak masuk. aku

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Soal

-
 Pilihan ganda. Stimulan no 1-3 Usaha mempertahankan Pembukaaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tidak cukup hanya dengan memahami isi alinea dan pokok-pokok  pikiran  dalam  Pembukaaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan makna yang terkandung dalam setiap alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  kehidupan  bermasyarakat,berbangsa  dan  bernegara. 1. Menurut informasi di atas,  salah satu usaha yang tidak kalah penting dalam mempertahankan UUD 1945 adalah A.mewujudkan makna yang terkandung dalam setiap alinea dan pokok pikiran daalm pembukaan UUD 1945. B.memahami isi  alinea dan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 C. bersikap nasionalisme D. Pilihan A,B, dan C ...
Baca selengkapnya

Pendidikan Anti korupsi

-
Gambar
 Rangkuman materi pendidikan Antikorupsi Selasa, 29 Maret 2022 HINDARI KORUPSI SEJAK DINI DENGAN MENERAPKAN POLA HIDUP SEDERHANA, KERJA KERAS DAN MANDIRI Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” , “corruptus”. Istilah itu kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa yang lain  memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Indonesia mengadopsi kata korupsi dari bahasa Belanda “Coruptie”. Secara  terminologi korupsi dapat diartikan  busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991), arti lainnya yaitu suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002) dan dapat juga diartikan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster  dictionary, 1978). Ada tingkatan-tingkatan korupsi yang dikenal di masyarakat yaitu :  Korupsi tingkat sederhana yaitu pengkhi...
Baca selengkapnya

SEMANGAT DAN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN UNTUK MEMPERKUAT NKRI

-
Gambar
    A. Pengertian / Hakekat Semangat Kebangsaan Pengertian semangat    kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada Negara/bangsa. Pengertian ini sejalan dengan makna semangat kebangsaan  yang identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Sedangkan Patriotisme berarti ‘semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya’. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Salah satu semangat yang dimiliki para pejuang kemerdekaan dan paea pendiri n...
Baca selengkapnya